Eco Town at Sawangan

BPHTB: Definisi, Tarif, Cara Menghitung, & Ketentuannya

BPHTB adalah jenis pajak yang dikenakan ketika seseorang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Sebagai salah satu pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, jenis pajak ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung berbagai program pembangunan. 

 

Dalam proses pengurusan jenis pajak ini, notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk memeriksa keabsahan dokumen guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi yang dapat berakibat pada sanksi atau denda. Untuk lebih lengkapnya, di artikel ini akan dibahas secara detail tentang BPHTP, mulai definisi, biaya, cara menghitung, cara mengurus, ketentuan, hingga sanksi pelanggaran.

 

Apa itu BPHTB? 

 

BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan saat seseorang mendapatkan hak atas tanah atau bangunan, seperti jual beli, hibah, waris, atau tukar menukar. BPHTB ini dipungut oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan mereka. 

 

Pihak yang membayar BPHTB adalah pembeli, sementara penjual dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban pajak dalam setiap transaksi properti. Pajak jenis ini membantu memastikan setiap peralihan hak atas tanah dan bangunan tercatat dan dilakukan secara legal.

 

Baca juga: Apa itu PPJB? Pahami Risikonya sebelum Jual Beli Properti

Kapan BPHTB Dikenakan?

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, BPHTB dikenakan ketika terjadi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Beberapa situasi yang mewajibkan pembayaran BPHTB adalah sebagai berikut: 

  • Jual beli tanah atau bangunan.
  • Hibah tanah atau bangunan.
  • Pewarisan tanah atau bangunan.
  • Tukar menukar tanah atau bangunan.
  • Pemasukan tanah atau bangunan ke dalam perseroan atau badan hukum lainnya.

Biaya BPHTB 

 

Di Indonesia, biaya BPHTB adalah 5% dari harga properti (NPOP), dikurangi jumlah minimum yang tidak dikenakan pajak (NPOPTKP). Namun, setiap daerah menetapkan NPOPTKP yang berbeda-beda, yakni disesuaikan dengan kondisi pasar properti setempat dan kebijakan pajak yang berlaku. 

Dengan demikian, tarif BPHTB bisa bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

 

Cara Menghitung BPHTB

 

Cara menghitung BPHTB adalah dengan mengurangi Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu harga jual tanah atau bangunan yang akan Anda miliki dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Anda. Setelah itu, hitung BPHTB dengan menggunakan tarif tetap sebesar 5% dari selisih antara NPOP dan NPOPTKP.

Contoh BPHTB:

Jika NPOP adalah Rp1.000.000.000 dan NPOPTKP adalah Rp60.000.000, maka:

NPOP-KP = NPOP – NPOPTKP

 = Rp1.000.000.000 – Rp60.000.000

 = Rp940.000.000

BPHTB = 5% x NPOP-KP

 = 5% x Rp940.000.000

 = Rp47.000.000

Jadi, BPHTP yang harus dibayarkan adalah Rp47.000.000.

 

Baca juga: Mengenal Perbedaan HGB dan SHM dari Definisi dan Fungsinya

Cara Mengurus BPHTB

 

bphtb adalah

 

Dalam melakukan jual beli tanah atau bangunan, berkas yang harus dipenuhi ketika mengurus BPHTB adalah :

  • SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) BPHTB.
  • Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) untuk tahun berjalan.
  • Fotokopi KTP wajib pajak.
  • Fotokopi STTS (Surat Tanda Terima Setoran) atau bukti pembayaran PBB melalui ATM untuk lima tahun terakhir.
  • Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah, seperti akta jual beli, sertifikat, girik, atau letter C.

Sementara itu, jika tanah atau rumah diperoleh melalui waris, hibah, atau jual beli waris, maka berkas yang harus dipenuhi ketika mengurus BPHTB adalah:

  • SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) BPHTB.
  • Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) untuk tahun berjalan.
  • Fotokopi KTP pihak yang berkewajiban membayar pajak.
  • Fotokopi STTS (Surat Tanda Terima Setoran) atau bukti pembayaran PBB melalui ATM untuk lima tahun terakhir.
  • Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah, seperti akta jual beli, sertifikat, girik, atau letter C.
  • Fotokopi Akta Hibah atau Surat Keterangan Waris.
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Ketentuan BPHTB

 

Proses pemindahtanganan hak atas tanah atau bangunan harus melalui langkah-langkah yang sah secara hukum dengan bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pengesahan BPHTB adalah:

  • Penyerahan bukti BPHTB ke PPAT/notaris: PPAT atau notaris dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
  • Penandatanganan risalah lelang: Kepala kantor yang menangani lelang negara dan kepala kantor pertanahan dapat menandatangani risalah lelang setelah menerima bukti pembayaran BPHTB dari wajib pajak. Risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor pelayanan lelang negara adalah dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti sah perolehan hak atas tanah atau bangunan.
  • Pelaporan pembuatan akta atau risalah lelang: Akta atau risalah lelang harus dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Sanksi Pelanggaran BPHTB

 

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) hingga ayat (3) UU PDRD, sanksi yang akan dikenakan terhadap PPAT/notaris dan kepala kantor yang melanggar ketentuan BPHTB adalah sanksi administratif. Pelanggaran ini dapat berupa kelalaian dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan BPHTB. Setiap pelanggaran dikenakan denda sebesar Rp7.500.000.

Selain itu, kepala kantor yang bertanggung jawab atas pelayanan lelang negara akan dikenakan denda sebesar Rp250.000 untuk setiap laporan yang tidak memenuhi ketentuan. Pelanggaran ini mencakup ketidakpatuhan dalam melaporkan hasil lelang yang berkaitan dengan BPHTB sesuai peraturan yang berlaku.

 

Hannam di Eco Town Sawangan

 

Demikianlah penjelasan mengenai aspek-aspek BPHTB. Sebagai kesimpulan, BPHTB bukan hanya merupakan kewajiban perpajakan, tetapi juga merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Dengan membayar BPHTB secara tepat waktu dan sesuai aturan, Anda turut serta dalam mendukung program-program pemerintah daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

 

Memiliki pemahaman yang baik tentang BPHTB akan sangat berguna, terutama jika Anda sedang berencana untuk membeli properti atau rumah. Dalam hal ini, Hannam di Eco Town Sawangan merupakan solusi yang sangat tepat. Eco Town adalah perumahan mewah di Depok yang menawarkan lingkungan yang hijau, modern, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium, seperti kolam renang, pusat kebugaran, taman bermain anak, lapangan olahraga, dan masih banyak lagi.

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hunian Hannam di EcoTown Sawangan, Anda bisa menghubungi kami atau datang langsung ke show unit kami yang berlokasi di Jl. Raya Bojongsari No. 18, Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Segera wujudkan rumah impian Andai! 

 

Baca juga: Pajak Rumah Mewah: Pengertian dan Cara Menghitungnya